Tapsel - Bobby Nasution mendampingi Tito Karnavian meresmikan hunian sementara (Huntara) sekaligus menyerahkan bantuan dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).
Peresmian Huntara yang diperuntukkan bagi warga Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara tersebut dipusatkan di Desa Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Huntara tersebut saat ini telah dihuni warga sembari menunggu penyelesaian pembangunan hunian tetap (Huntap) oleh pemerintah.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Huntara tidak hanya dibangun di Sumatera Utara, tetapi juga di sejumlah wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Pemerintah pusat, kata dia, telah menyiapkan skema anggaran yang mencakup bantuan perorangan maupun perumahan.
Skema bantuan yang disiapkan pemerintah meliputi perbaikan rumah rusak ringan, sedang, hingga berat dengan besaran bantuan masing-masing Rp15 juta, Rp30 juta, dan Rp60 juta per unit. Sementara bagi warga yang kehilangan rumah akibat hanyut, pembangunan hunian tetap akan difasilitasi melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk perorangan atau Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk perumahan terintegrasi.
“Saya minta pemerintah kabupaten dan kota melakukan pendataan secara cermat dan valid. Bantuan harus tepat sasaran karena ini merupakan uang negara,” tegas Tito Karnavian.
Selain meresmikan Huntara, Mendagri juga menyerahkan bantuan dana tunggu hunian secara simbolis. Bantuan tersebut diberikan kepada warga yang memilih tinggal di rumah kontrakan dengan nilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, ditambah uang lauk pauk sebesar Rp15 ribu per hari per orang.
Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan perhatian serius terhadap penanganan warga terdampak bencana. Sejak akhir November 2025, Pemprov Sumut secara aktif melakukan kunjungan lapangan dan menjadikan pemulihan pascabencana sebagai prioritas utama.
“Kami menyiapkan dukungan anggaran untuk membantu program pemerintah pusat, termasuk penyediaan lahan jika diperlukan untuk pembangunan hunian tetap,” ujar Bobby.
Pemprov Sumut, lanjutnya, menargetkan seluruh posko pengungsian dapat dikosongkan dan warga dipindahkan ke hunian yang lebih layak paling lambat pekan ketiga Februari 2026. Bahkan, pemerintah daerah membuka opsi penyewaan hotel bulanan jika masih terdapat warga yang belum mendapatkan tempat tinggal sementara.
“Target kami, sebelum Ramadan atau paling lambat sebelum Idulfitri, tidak ada lagi warga yang tinggal di posko pengungsian agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih nyaman,” katanya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Bobby Nasution turut mendampingi Mendagri meninjau langsung hunian tetap yang telah ditempati warga di Kecamatan Angkola Selatan. Kegiatan ini juga dihadiri Kepala BNPB Suharyanto, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, serta jajaran OPD terkait.
