SUMATERA UTARA — Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji memastikan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri tetap berlanjut, tetapi besaran tambahan alokasi dan volume gas belum ditetapkan. Ketidakpastian angka itu muncul karena Kementerian Perindustrian masih harus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM sebelum pemerintah memutuskan alokasi berikutnya.
Kebijakan HGBT dipastikan tidak berhenti. Kepastian itu disampaikan Sarmuji di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun ia menegaskan besaran volume gas yang akan dialokasikan untuk sektor industri masih dalam pembahasan antarkementerian.
"HGBT, kalau berlanjut pasti berlanjut. Cuma berapanya kita belum tahu," kata Sarmuji, dikutip Selasa (10/11/2026).
Pernyataan itu sekaligus menjawab kekhawatiran pelaku industri soal nasib program yang selama ini menopang biaya produksi mereka. Sarmuji menyebut Kementerian Perindustrian akan membahas rincian besaran bersama Kementerian ESDM.
"Nanti kita koordinasi dengan ESDM," ujarnya.
Mengapa Volume Gas Belum Diputuskan
Penetapan besaran HGBT tidak bisa dilakukan sepihak oleh Kementerian Perindustrian. Sarmuji menyebut urusan gas menyangkut kewenangan lintas kementerian, sehingga keputusan alokasi menunggu hasil koordinasi.
Ia menekankan gas bagi industri bukan sekadar bahan bakar. Bagi sebagian sektor manufaktur, gas juga berfungsi sebagai bahan baku utama produksi. Karena itu, ketersediaan pasokan menjadi pertimbangan wajib sebelum angka alokasi ditetapkan.
"Karena urusan gas ini kan bukan hanya sebagai bahan bakar, tapi juga sebagai bahan baku, terutama bagi industri. Kalau koordinasinya enak, persamaan persepsinya ada, terus barangnya memang ada, ya insyaallah itu bisa kita urai sama-sama nanti," ujar Sarmuji di Tangerang, Rabu (14/10/2026).
Tekanan dari Dunia Usaha
Desakan agar pemerintah menuntaskan persoalan pasokan dan harga gas industri datang dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Kadin menilai kepastian gas dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan produksi, menarik investasi, dan mempertahankan lapangan kerja di dalam negeri.
Keluhan pengusaha soal harga gas industri sebelumnya juga sudah sampai ke meja Sarmuji. Menurutnya, penyelesaian persoalan itu menuntut persamaan persepsi antarkementerian, bukan hanya langkah di lingkup Kementerian Perindustrian.
Ia berharap koordinasi berjalan lancar sehingga persoalan gas untuk industri bisa diurai bersama, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan pasokan di lapangan.
Yang Dipertaruhkan Industri Manufaktur
HGBT selama ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menekan biaya energi sektor manufaktur agar tetap kompetitif. Bagi industri padat gas seperti pupuk, petrokimia, keramik, dan kaca, selisih harga gas langsung memengaruhi struktur biaya produksi.
Ketidakpastian besaran volume membuat pelaku usaha belum bisa menghitung proyeksi biaya tahun depan. Mereka menunggu kepastian angka, bukan hanya pernyataan bahwa kebijakan berlanjut.
Pemerintah sendiri belum menyebut tenggat kapan keputusan alokasi akan diumumkan. Yang jelas, arah kebijakan sudah dikunci: HGBT lanjut, tinggal menunggu hasil koordinasi Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM soal berapa volume gas yang bisa dialokasikan.
