Medan - Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Wilayah Sumatera yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (26/1/2026). Rapat digelar secara virtual dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumut di Jakarta.
Rakor tersebut membahas langkah percepatan penanganan warga terdampak bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, termasuk skema bantuan, relokasi pengungsi, serta pembangunan hunian tetap.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kecepatan dan keakuratan pendataan oleh pemerintah daerah. Ia menyampaikan bahwa Presiden memberikan instruksi khusus agar warga terdampak bencana tidak terlalu lama tinggal di tenda pengungsian.
“Perintah Presiden jelas, warga tidak boleh berlama-lama tinggal di tenda. Relokasi harus segera dilakukan agar masyarakat bisa kembali hidup lebih layak,” ujar Tito.
Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci utama agar penyaluran bantuan berjalan cepat, tepat sasaran, serta terhindar dari persoalan hukum di kemudian hari.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan pembangunan fisik hunian tetap sudah dapat dimulai pada Februari 2026. Ia menilai percepatan menjadi penting mengingat semakin dekatnya bulan Ramadan dan Idulfitri.
“Kalau bisa jangan lama-lama. Bulan depan kita harapkan pembangunan sudah berjalan. Warga sudah terlalu lama terdampak, apalagi menjelang hari besar keagamaan,” kata Maruarar.
Ia juga mendorong pelibatan pihak swasta dalam pembangunan hunian tetap (Huntap) di 19 kabupaten/kota pada tiga provinsi terdampak. Menurutnya, pembangunan Huntap harus disertai dengan ekosistem pendukung seperti rumah ibadah, sekolah, dan fasilitas sosial lainnya.
Selain pembangunan fisik, pemerintah pusat juga menyiapkan bantuan tunai bagi warga terdampak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa bantuan jaminan hidup dan santunan telah disiapkan sesuai arahan Presiden.
“Kemensos akan menyalurkan santunan Rp15 juta bagi ahli waris korban meninggal. Selain itu, bantuan jaminan hidup sebesar Rp450 ribu per jiwa per bulan selama tiga bulan,” jelasnya.
Bantuan jaminan hidup tersebut ditujukan untuk membantu kebutuhan sehari-hari warga yang tinggal di hunian sementara (Huntara) maupun di luar Huntara selama masa transisi pemulihan.
Adapun bantuan perbaikan rumah disalurkan melalui BNPB dan Kemensos dengan tiga kategori, yakni rusak ringan sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta.
Kemensos juga menyalurkan bantuan tambahan sebesar Rp8 juta per keluarga, yang terdiri dari Rp3 juta untuk pemenuhan perabot rumah tangga dan Rp5 juta untuk penguatan ekonomi keluarga penyintas.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat pemulihan pascabencana agar warga terdampak dapat segera kembali ke hunian yang aman dan layak.
