SUMATERA UTARA — Kajian The Indonesian Institute menemukan risiko bencana berkorelasi negatif dengan kemandirian fiskal provinsi, dengan koefisien korelasi minus 0,69. Artinya, daerah yang paling terancam krisis iklim justru paling terbatas kemampuannya membiayai mitigasi dan adaptasi. Pola ini terkonsentrasi di Indonesia bagian timur, terutama Papua.
Kajian tahunan bidang ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, memetakan profil kebutuhan dan kapasitas iklim di 38 provinsi. Hasilnya, ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kapasitas muncul sebagai persoalan struktural, bukan sekadar kekurangan anggaran di satu-dua daerah.
Metode yang dipakai adalah deskriptif kualitatif dengan data sekunder dan analisis isi. Tiga indikator utama jadi dasar pemetaan: Indeks Risiko Bencana Indonesia, indeks kerentanan dan kesiapan Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN), serta rasio kemandirian fiskal provinsi.
Risiko Tinggi, Kemampuan Fiskal Rendah
Angka korelasinya cukup tegas. Risiko bencana berkorelasi negatif dengan kemandirian fiskal pada r = minus 0,69, dan dengan kesiapan pada r = minus 0,56. Semakin tinggi ancaman bencana di suatu provinsi, semakin lemah kemampuan fiskalnya menghadapi ancaman itu.
Konsentrasi terberat ada di Indonesia bagian timur, khususnya Papua. Wilayah dengan risiko tertinggi sekaligus kapasitas terendah menuntut perlakuan berbeda dari pusat, bukan paket kebijakan seragam yang dipakai untuk semua daerah.
Empat Pola Dasar Provinsi
Kajian mengelompokkan provinsi ke dalam empat archetype, masing-masing dengan kebutuhan tata kelola dan instrumen pembiayaan yang berbeda:
- Mapan — kapasitas fiskal dan kesiapan relatif kuat, cocok memakai pembiayaan campuran untuk proyek iklim berukuran besar.
- Menengah — kapasitas moderat, butuh penguatan perencanaan dan penandaan anggaran iklim di APBD.
- Rawan–Berpotensi — risiko tinggi namun punya ruang fiskal untuk dikembangkan, perlu fasilitas penyiapan proyek.
- Prioritas Kritis — risiko tertinggi dengan kapasitas terendah, memerlukan dukungan pusat dan transfer berbasis kinerja.
Mengapa Tata Kelola Jadi Titik Lemah
Selain ruang fiskal yang sempit, kajian menyoroti fragmentasi tata kelola antara pusat dan daerah. Kerangka analisisnya bertumpu pada teori tata kelola multi-tingkat, polisentris, dan adaptif — pendekatan yang menempatkan koordinasi lintas pemerintahan sebagai prasyarat, bukan pelengkap.
Tanpa koordinasi itu, alokasi dana iklim berisiko tidak menyasar daerah yang paling membutuhkan. Provinsi dengan risiko bencana tinggi bisa tetap kekurangan pembiayaan karena mekanisme distribusinya tidak mempertimbangkan kapasitas lokal.
Rekomendasi: Formula Berbasis Kebutuhan dan Kapasitas
The Indonesian Institute merekomendasikan formula alokasi dana iklim yang menghitung kebutuhan dan kapasitas daerah, bukan sekadar pembagian merata. Untuk daerah berkapasitas rendah, fasilitas penyiapkan proyek dinilai perlu agar usulan investasi mereka layak dibiayai.
Rekomendasi lain mencakup transfer berbasis kinerja, pembiayaan campuran bagi daerah mapan, penandaan anggaran iklim di APBD, serta koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Kolaborasi lintas sektor juga diminta dibangun, mencakup perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan investasi iklim di daerah.
Kajian menekankan pembaruan pola dasar secara berkala. Profil risiko dan kapasitas provinsi tidak statis, sehingga pengelompokan yang dipakai hari ini belum tentu relevan beberapa tahun ke depan.
Apa Artinya bagi Pelaku Bisnis dan Investor
Bagi investor, pemetaan ini memberi sinyal bahwa proyek iklim di daerah berkapasitas rendah kemungkinan besar bergantung pada dukungan fiskal pusat atau skema blended finance. Proyek di wilayah Mapan punya jalur pembiayaan lebih jelas.
Pelaku usaha yang membangun rantai pasok di Indonesia timur perlu memperhitungkan risiko fisik maupun risiko regulasi daerah. Ketimpangan kapasitas fiskal antarprovinsi akan memengaruhi kecepatan perizinan dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Indonesia tercatat sebagai salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar dunia sekaligus negara paling rentan terhadap krisis iklim. Kombinasi itu membuat tata kelola investasi iklim bukan agenda jangka panjang, melainkan pekerjaan yang menuntut keputusan anggaran dalam siklus APBN dan APBD terdekat.
