SUMATERA UTARA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga 31 Desember 2026, meski harga keekonomian bensin di dalam negeri sudah menembus Rp 20.000 per liter. Keputusan itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar gejolak harga minyak dunia tidak membebani masyarakat penerima subsidi. Harga minyak mentah sendiri sempat menyentuh 105 dolar AS per barel sebelum turun ke kisaran 94 dolar AS per barel pada November 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Bahlil dalam acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Maluku di Ambon, Sabtu (7/11/2026). Ia menegaskan pemerintah akan mempertahankan harga BBM bersubsidi sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan, tanpa memandang pergerakan harga minyak mentah dunia.
Harga Keekonomian Bensin Tembus Rp 20.000 per Liter
Tekanan pasar minyak dunia masih berlanjut akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Harga minyak mentah sempat menyentuh 105 dolar AS per barel, lalu turun ke kisaran 94 dolar AS per barel pada November 2026.
Gejolak itu merembet ke harga keekonomian bahan bakar di dalam negeri. Bahlil menyebut harga normal bensin secara keekonomian kini berada di atas Rp 20.000 per liter.
Selisih antara harga keekonomian dan harga jual bersubsidi itulah yang ditanggung pemerintah. Tujuannya menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang berhak menerima subsidi.
"Berapa Pun Harga Keekonomian Bensin, Harga BBM Bersubsidi Tetap Sama"
Bahlil menempatkan kebijakan ini sebagai keputusan politik anggaran, bukan sekadar pernyataan retoris. Pemerintah memilih menahan harga jual di tingkat konsumen meski beban subsidi membengkak.
"Berapa pun harga keekonomian bensin, harga BBM bersubsidi tetap sama sampai 31 Desember 2026," tegas Bahlil.
Ia menambahkan, arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi dasar keputusan tersebut. Kenaikan harga energi global dinilai tidak boleh semakin membebani masyarakat, khususnya penerima subsidi.
Dampak ke Pemilik Kendaraan dan Anggaran Negara
Bagi pemilik mobil dan motor yang sehari-hari memakai Pertalite atau Solar bersubsidi, kepastian ini berarti harga di SPBU tidak berubah setidaknya sampai akhir tahun. Perencanaan biaya operasional kendaraan pun bisa lebih stabil.
Konsekuensinya ada di sisi fiskal. Selama harga minyak dunia bertahan di atas level normal, pemerintah harus menanggung selisih subsidi yang lebih besar dari asumsi awal anggaran.
Bahlil tidak merinci besaran tambahan subsidi yang dibutuhkan. Yang ditekankan hanya komitmen pemerintah mempertahankan harga jual di tingkat konsumen.
Yang Perlu Dicermati Setelah 31 Desember 2026
Kebijakan ini punya batas waktu jelas: 31 Desember 2026. Setelah tanggal itu, belum ada pernyataan resmi soal apakah harga bersubsidi akan tetap atau disesuaikan.
Pembaca perlu membedakan dua hal yang sering tercampur. Pertama, harga BBM bersubsidi yang dijual di SPBU. Kedua, harga keekonomian atau harga indeks pasar yang jadi acuan perhitungan subsidi. Yang ditahan pemerintah adalah yang pertama.
Selama konflik di Timur Tengah belum mereda, tekanan pada harga minyak mentah global kemungkinan bertahan. Pemerintah menyiapkan kebijakan harga bersubsidi sebagai bantalan agar dampaknya tidak langsung terasa di tingkat konsumen.
