SUMATERA UTARA — Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang Rp 2 miliar dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin, terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina 2018-2023. Penyitaan dilakukan terhadap Bobby yang masih berstatus saksi dalam perkara yang sudah menyeret tiga tersangka dari lingkungan PT Telkom.
Paragraf pembuka: Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan penyitaan uang Rp 2 miliar itu dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi digitalisasi SPBU. Bobby Rasyidin diperiksa sebagai saksi, bukan tersangka. KPK belum mengungkap kapan persisnya uang tersebut disita.
Siapa yang Disita dan Status Hukumnya
Bobby Rasyidin menjabat Direktur Utama KAI. Dalam perkara ini, posisinya masih sebatas saksi yang dimintai keterangan tim penyidik. KPK menegaskan penyitaan uang Rp 2 miliar tersebut terikat langsung dengan perkara digitalisasi SPBU, bukan perkara lain.
"Benar, dalam penyidikan perkara ini, salah satunya telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp 2 miliar, dari salah seorang saksi Sdr. BR," kata Budi saat dihubungi wartawan, Jumat (6/11/2026).
Pernyataan itu sekaligus menepis spekulasi soal arah penyidikan. KPK memilih tidak merinci kronologi penyitaan maupun kapan lokasi penggeledahan berlangsung.
Tiga Tersangka Sudah Ditahan Sejak Agustus
Perkara ini bergulir setelah KPK menahan tiga tersangka pada Selasa (4/8/2026). Mereka adalah Dian Rachmawan, Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom periode 2017-2019; Weriza, Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom 2012-2020; dan Elvizar, mantan pegawai PT Telkom yang juga pemilik PT Pasifik Cipta Solusi.
Penahanan dilakukan usai ketiganya memenuhi panggilan penyidik. "Para tersangka kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 4 s.d. 23 Agustus 2026," kata Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein saat konferensi pers.
Dari rangkaian itu, terlihat pola perkara yang menyentuh dua BUMN sekaligus: PT Telkom sebagai pihak pengadaan dan Pertamina sebagai pemilik SPBU yang digitalisasinya dipersoalkan.
Mengapa Digitalisasi SPBU Jadi Sorotan
Proyek digitalisasi SPBU Pertamina berjalan pada 2018-2023, rentang waktu yang cukup panjang untuk sebuah pengadaan teknologi di jaringan ritel bahan bakar. Nilai proyek dan mekanisme lelangnya kini menjadi objek penyidikan KPK.
Bagi Pertamina, digitalisasi SPBU menyangkut sistem pembayaran, pencatatan transaksi, dan pemantauan distribusi bahan bakar di ribuan titik layanan. Gangguan atau penyimpangan dalam proses pengadaan bisa berdampak pada akurasi data penjualan hingga pengendalian subsidi.
KPK belum membeberkan berapa total nilai pengadaan yang diduga dikorupsi. Yang sudah diumumkan baru status tersangka bagi tiga nama dan penyitaan Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin.
Apa Langkah KPK Selanjutnya
Penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak, termasuk keterangan dari saksi-saksi di luar ketiga tersangka. Penyitaan uang dari Direktur Utama KAI menambah daftar pihak yang diperiksa dalam perkara ini.
KPK memastikan proses hukum berjalan tanpa menyebut tenggat akhir penyidikan. Publik menunggu apakah status saksi bagi Bobby Rasyidin akan berubah seiring temuan penyidik.
Penutup: Kasus ini menempatkan pengadaan teknologi di BUMN sebagai titik rawan korupsi, terutama proyek multiyears yang melibatkan banyak vendor. Bagi KAI, penyitaan dari kursi Dirut menambah tekanan reputasi di tengah agenda transformasi layanan perusahaan.
