MEDAN — Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sumut Titiek Sugiharti menyatakan perluasan mandat itu mengubah posyandu dari sekadar tempat menimbang balita dan imunisasi menjadi ujung tombak pemenuhan pelayanan dasar. Perubahan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Enam bidang yang kini masuk cakupan posyandu adalah kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Titiek menyampaikan hal itu di hadapan peserta rapat kerja dari kabupaten/kota se-Sumut.
"Melalui langkah ini, peran Posyandu di seluruh wilayah kabupaten/kota di Sumut diperluas. Sehingga tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan seperti menimbang balita atau imunisasi, melainkan terintegrasi sebagai ujung tombak pemenuhan pelayanan dasar masyarakat," ucap Titiek.
Enam Bidang Pelayanan yang Kini Masuk Cakupan Posyandu
Merujuk Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, transformasi posyandu mencakup enam urusan dasar yang sebelumnya ditangani terpisah-pisah oleh perangkat daerah. Rinciannya:
- Kesehatan
- Pendidikan
- Pekerjaan umum
- Perumahan rakyat
- Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- Sosial
Dengan cakupan itu, posyandu berperan sebagai penghubung antara kebutuhan warga di tingkat RT/RW dan layanan pemerintah yang tersedia. Kader posyandu menjadi pihak pertama yang memetakan persoalan warga, lalu meneruskannya ke dinas atau instansi berwenang.
238.666 Posyandu di Indonesia, Sumut Menyumbang 10.472
Pengurus Tim Pembina Posyandu Kemendagri Yudhi Timor Bini Prakoso menyebut transformasi ini mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Posyandu, katanya, kini menjadi wadah bagi warga untuk mengidentifikasi kebutuhan sekaligus memastikan layanan pemerintah benar-benar sampai ke tengah masyarakat.
"Posyandu menjadi mitra strategis bagi pemerintah desa dan kelurahan," sebut Yudhi.
Data nasional yang dipaparkan Yudhi mencatat 238.666 posyandu di seluruh Indonesia dengan 1.250.685 kader. Untuk Sumut, tercatat 10.472 posyandu dengan 49.152 kader. Jumlah itu menempatkan Sumut sebagai salah satu provinsi dengan jaringan posyandu besar yang harus ikut menyesuaikan diri dengan mandat baru.
Generasi Alpha dan Beta Jadi Alasan Perubahan
Yudhi memaparkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 Badan Pusat Statistik yang menunjukkan penduduk Indonesia didominasi kelompok usia 0–4 tahun sebanyak 22.741.968 jiwa. Kelompok itu mayoritas berasal dari Generasi Alpha, sementara bayi yang lahir pada 2025 menjadi angkatan pertama Generasi Beta.
Komposisi penduduk tersebut membuat layanan dasar bagi keluarga muda tidak bisa lagi ditangani sepotong-sepotong. Posyandu dinilai paling dekat dengan rumah warga untuk menjangkau kelompok usia dini beserta orang tuanya.
"Posyandu harus berubah. Maka posyandu harus bertransformasi," ucap Yudhi.
Dampak ke Pembangunan Daerah dan Desa
Transformasi posyandu disebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, daerah, dan desa. Keberadaan posyandu diharapkan mendorong peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan lapangan usaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
Bagi pemerintah kabupaten/kota di Sumut, rapat kerja ini menjadi dasar penyesuaian kelembagaan Tim Pembina Posyandu di masing-masing wilayah. Kader di lapangan perlu pelatihan ulang karena tugas mereka tidak lagi berhenti di pencatatan tumbuh kembang balita, tetapi merambah urusan pendidikan, perumahan, hingga ketertiban umum di tingkat desa dan kelurahan.
