MEDAN — Bapperida Sumatera Utara menggelar Focus Group Discussion bertajuk Strategi Mobilisasi Pendanaan Alternatif untuk Implementasi PRKBI di Medan. Forum itu menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas sumber dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Keterbatasan anggaran menjadi alasan utama pencarian skema pembiayaan baru. Program Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim disebut membutuhkan dana besar agar bisa berjalan berkelanjutan.
Empat Opsi Pendanaan yang Digodok Bapperida Sumut
Diskusi menyoroti sejumlah kanal pembiayaan yang berpotensi menutup celah anggaran. Setiap opsi memiliki karakter dan konsekuensi berbeda bagi pemda.
- Pendanaan iklim (climate finance) — sumber dana internasional maupun nasional yang dikhususkan untuk program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- Kemitraan sektor swasta — pelibatan badan usaha dalam pembiayaan dan pelaksanaan program, termasuk skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.
- Investasi hijau — penanaman modal pada proyek yang berorientasi lingkungan dan berkelanjutan.
- Pembiayaan berbasis hasil (result-based financing) — dana cair setelah capaian atau kinerja program terverifikasi.
Mengapa APBD Tidak Lagi Cukup
Program PRKBI menuntut pembiayaan jangka panjang, sementara ruang fiskal daerah terbatas. Pemerintah provinsi pun mencari sumber dana yang tidak membebani pos belanja rutin.
Pendekatan campuran antarskema dinilai lebih realistis ketimbang mengandalkan satu sumber tunggal. Setiap kanal punya syarat, tenor, dan tingkat risiko yang berbeda.
Apa Langkah Selanjutnya
Hasil FGD akan menjadi bahan penyusunan strategi mobilisasi pendanaan yang lebih rinci. Bapperida Sumut belum mengumumkan jadwal penetapan skema maupun target nominal pembiayaan.
Keberlanjutan PRKBI bergantung pada seberapa cepat skema alternatif ini bisa dieksekusi. Tanpa terobosan pendanaan, sejumlah program rendah karbon berpotensi berjalan lambat.
