MEDAN — Sinergi antara Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali diperkuat. Kali ini, Kepala Kanwil BPN Sumut, Nugraha, S.H., M.H., bertemu langsung dengan Wakil Gubernur Sumut, H. Surya, B.Sc., di kantor wagub, Rabu (05/08/2026).
Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi. Ada tiga agenda besar yang dibahas: penguatan koordinasi program strategis pertanahan, dukungan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, serta percepatan penataan ruang yang berkelanjutan.
Bukan Hanya Sertifikasi, Ini Fokus Utama Pembahasan
Dalam pertemuan tersebut, Nugraha didampingi oleh Kepala Bidang Pengadaan Tanah, Denny Ardian Lubis, S.SiT., M.H., dan Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan, Khoirun Nisak, S.H., M.H. Kehadiran dua kepala bidang ini menegaskan bahwa pembahasan tidak hanya menyentuh soal administrasi, tetapi juga teknis di lapangan.
Koordinasi yang erat antara Pemprov Sumut dan Kanwil BPN dinilai menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan. Terutama yang berkaitan dengan pengadaan lahan untuk kepentingan umum, yang kerap menjadi hambatan dalam proyek pembangunan jalan, irigasi, hingga fasilitas publik lainnya.
Target Pelayanan Pertanahan yang Lebih Transparan
Selain soal pengadaan tanah, kedua instansi juga menyoroti pentingnya sistem pelayanan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah.
Dengan koordinasi yang semakin solid, kebijakan tata kelola pertanahan diharapkan bisa diimplementasikan secara optimal. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha di Sumatera Utara.
Dampaknya ke Depan untuk Warga Sumut
Kolaborasi ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan Sumatera Utara yang berkelanjutan. Mulai dari pembangunan infrastruktur, penataan kawasan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat, semuanya membutuhkan kepastian hukum atas tanah.
Kehadiran jajaran Kanwil BPN dalam pertemuan itu sekaligus menegaskan komitmen institusi untuk mendukung tata kelola pertanahan yang profesional dan modern. Harapannya, berbagai program pembangunan bisa berjalan lebih efektif tanpa terbentur masalah sengketa lahan.
Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan memberikan kepastian hukum bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Sumatera Utara.
