MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas menegaskan pembangunan bus rapid transit (BRT) tidak boleh mengorbankan fungsi kota sebagai kawasan yang hijau dan ramah lingkungan. Ia meminta seluruh pemangku kebijakan, termasuk Kementerian Perhubungan, untuk memastikan konsep penghijauan berjalan seiring dengan pengerjaan fisik koridor bus.
"Kemarin saya berkoordinasi terkait BRT. Kami meminta update terakhir yang kami butuhkan termasuk tentang penghijauan," ujar Rico di Medan, Rabu.
Menurut Rico, kehadiran transportasi publik modern justru harus berjalan beriringan dengan tata kota yang asri. Ia tidak ingin pepohonan yang selama ini menjadi paru-paru Kota Medan lenyap begitu saja demi proyek infrastruktur.
"Saya juga meminta konsep penghijauannya seperti apa. Pohon-pohonnya harus tetap ada karena kita ingin Kota Medan tetap hijau," kata dia.
1.792 Pohon Pengganti Sudah Ditanam, Target Hingga 2026
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Melvi mengungkapkan, dampak pembangunan BRT terhadap vegetasi kota cukup besar. Total 2.788 pohon terdampak yang tersebar di sejumlah wilayah yang menjadi rute koridor bus.
Dari jumlah tersebut, 2.196 pohon terpaksa ditebang karena tidak memungkinkan untuk dipindahkan. Sementara 592 pohon lainnya berhasil direlokasi ke lokasi yang lebih sesuai.
Sebagai bentuk kompensasi, Pemerintah Kota Medan telah menanam 1.792 pohon pengganti. Melvi menyebut angka itu akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.
"Hingga Juli 2026, sebanyak 1.792 pohon telah ditanam," ujar Melvi.
Pendampingan Kementerian Perhubungan Diminta
Rico menambahkan, koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci agar proyek strategis ini tidak melenceng dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Ia berharap Kementerian Perhubungan tidak hanya fokus pada pengerjaan fisik, tetapi juga memberikan pendampingan intensif.
"Kami berharap Kementerian Perhubungan memberikan pendampingan secara intensif selama proses pembangunan sehingga proyek BRT dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan," kata Rico.
Proyek BRT Medan sendiri merupakan bagian dari program transportasi massal yang digarap bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Keberadaannya diharapkan mampu mengurai kemacetan di ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang semakin padat.
Namun, Rico mengingatkan bahwa kelancaran mobilitas tidak boleh mengorbankan kualitas lingkungan hidup warga. Ia memastikan pemkot akan terus mengawal aspek RTH hingga proyek selesai.
