MEDAN — Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pembangunan di Kota Medan disebut mengalami krisis finansial yang kronis. Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede, menyebut perusahaan pelat merah itu bahkan tidak mampu membayar gaji karyawannya secara penuh.
Kondisi ini dinilai menjadi indikator bahwa perusahaan tidak sehat dan gagal dikelola. Salomo menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh dari Wali Kota Medan, Rico Waas, tidak bisa lagi hanya sebatas wacana tanpa adanya tindakan nyata.
“Bayangkan saja, membayar gaji karyawan saja tidak bisa. Berarti perusahaan ini tidak sehat. Apapun alasannya, ini jelas tidak wajar. Wali Kota Medan harusnya bisa mengevaluasi ini secara menyeluruh. Mau sampai kapan seperti ini terus? Bertahun-tahun merugi,” ketus Salomo, Kamis (6/8/2026).
Kritik Tajam ke Wali Kota: Pertanggungjawaban Direksi Ada di Tangan Kepala Daerah
Salomo menilai Wali Kota Medan memegang tanggung jawab penuh atas mandeknya perkembangan BUMD. Pasalnya, pemilihan jajaran direksi perusahaan daerah tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan kepala daerah.
“Wali Kota Medan tetap menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kondisi BUMD saat ini. Karena yang memilih orang-orang untuk mengisi direksinya itu beliau. Ketika BUMD tidak berkembang dan malah mengalami kemunduran, sudah jelas yang disalahkan Wali Kota. Itu tidak bisa dipungkiri,” tegasnya.
Selain PUD Pembangunan, PUD Rumah Potong Hewan (RPH) juga disorot karena operasionalnya masih bergantung pada suntikan modal dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan setiap tahun. Ketergantungan pada APBD ini dinilai menghilangkan esensi keberadaan BUMD itu sendiri.
“Kalau hanya mengandalkan subsidi APBD, terus fungsi BUMD Kota Medan apa? Saudara Wali Kota tidak bisa sekedar cakap-cakap evaluasi, harus ada bukti nyata. Kasih garansi kepada masyarakat bahwa BUMD bisa maju dan membantu PAD Kota Medan, jangan hanya disubsidi pakai APBD setiap tahun,” katanya.
Pendapatan PUD Pasar Hanya Rp400 Juta dari 52 Pasar, DPRD Soroti Kebocoran
Sorotan tajam juga diarahkan ke PUD Pasar. Dari 52 pasar tradisional yang dikelola, keuntungan yang disetorkan hanya sekitar Rp400 juta per tahun. Angka tersebut dinilai sangat timpang dengan potensi yang seharusnya bisa digali.
“Kalau kita kalkulasi berdasarkan potensi, harusnya PUD Pasar bisa meraup keuntungan belasan miliar per tahun. Tapi ini cuma Rp400 juta. Kami sangat yakin banyak kebocoran terjadi dan PUD Pasar juga kurang transparan dalam pengelolaan dengan pihak ketiga,” ujarnya.
Atas temuan ini, Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan memastikan akan menjadikan perkembangan BUMD sebagai prioritas pengawasan ke depan. Salomo menegaskan komitmennya untuk mengawal perbaikan kinerja perusahaan daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Kita akan pantau dan kawal terus perkembangan BUMD Kota Medan. Wali Kota harus serius, karena ini menyangkut PAD dan kepentingan masyarakat banyak,” pungkas Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan ini.
