JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menjadikan persoalan yang mencuat pada proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ sebagai contoh nyata untuk mendukung langkah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membersihkan jaringan mafia proyek di internal kementeriannya.
Pernyataan itu disampaikan di tengah gelombang isu negatif yang menerpa Dody belakangan ini. Trubus menilai isu-isu tersebut berkelindan dengan upaya sang menteri merombak birokrasi, dan menduganya sebagai serangan balik dari kelompok yang kepentingannya terganggu.
“Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho,” ujar Trubus saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Beberapa isu yang belakangan menyeret nama Dody antara lain rencana perjalanan dinas ke luar negeri, dugaan penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, sampai mutasi pegawai kementerian. Dody dan Kementerian PU sudah membantah dan mengklarifikasi berbagai tudingan itu.
Trubus meyakini pihak yang selama ini leluasa meraup untung dari proyek infrastruktur adalah kandidat kuat di balik serangan tersebut, mengingat ruang gerak mereka kian sempit sejak Dody memperketat pengawasan dan merotasi sejumlah pejabat.
“Karena mereka selama ini kan kesulitan sekali dengan Pak Dody, mereka-mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur (tidak bergerak bebas),” ungkapnya.
Kendati demikian, ia menegaskan dugaan serangan balik itu tetap memerlukan pembuktian, sebab belum ada temuan resmi yang memastikan seluruh isu terhadap Dody digerakkan oleh satu jaringan yang sama.
Diduga Ada Perlawanan dari Internal Kementerian
Trubus menduga sebagian isu yang beredar bisa jadi digerakkan oleh kalangan lama di lingkungan Kementerian PU, seiring langkah Dody membenahi kedisiplinan serta merombak susunan pejabat dan pegawai.
Salah satu persoalan yang jadi sorotan adalah indikasi keterlibatan pegawai dalam transaksi judi daring, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Karena kan Pak Dody juga mendapatkan laporan dari PPATK, ada sekitar 3.000-an (pegawai) pokoknya yang terindikasi judol. Berarti kan di situ harus ada pembenahan serius toh dalam hal ini terhadap internal di Kementerian PU, mungkin dari eselon satu sampai ke bawah, ke tingkat kepala-kepala dinas itu,” tegasnya.
Menurut Trubus, perombakan idealnya juga menjangkau pejabat yang sudah lama menduduki posisi tertentu, karena rotasi dianggap penting untuk memutus mata rantai kepentingan yang terbentuk akibat lamanya seseorang menguasai jabatan atau wilayah kerja.
“(Pejabat) yang lama belum ada pergantian kan ada tuh pejabat-pejabat itu, yang sebelumnya kan juga ada Pak Dody berhadapan dengan para pejabat yang sebelumnya kan, itu yang dari peninggalan menteri sebelumnya kan gitu. Jadi ya memang ini, terjadi semacam perang politik kan di situ artinya kan gitu,” tuturnya.
“Iya, (pegawai lama) itu kan harus dipindahkan, harus dimutasi harus juga digantilah, paling tidak diganti gitu,” tambah dia.
Pejabat yang bertahun-tahun tak pernah dirotasi, kata Trubus, menjadi pihak yang paling mungkin merasa dirugikan, terutama bila posisi tersebut berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, ataupun pengawasan proyek infrastruktur — dan proyek Tol MBZ menjadi salah satu contoh nyata dari persoalan semacam itu.
Trubus menegaskan dugaan penyimpangan pada proyek infrastruktur seperti Tol MBZ harus dicegah agar tidak kembali terulang di bawah kepemimpinan Dody saat ini.
Waspadai Jaringan Pejabat hingga Broker Proyek
Perombakan birokrasi, menurut Trubus, tidak bisa hanya mengandalkan kewenangan seorang menteri. Dody dinilai perlu membentuk tim khusus untuk memeriksa dugaan penyimpangan secara menyeluruh, sampai ke unit kerja paling bawah.
“Karena apa? Karena dia seorang menteri tentu harus membentuk tim khusus untuk membongkar semuanya. Karena kan harus dasarnya kan dasar bukti toh,” jelas Trubus.
Tim tersebut penting agar rotasi maupun penindakan pegawai tidak semata berdasarkan dugaan, melainkan bertumpu pada hasil pemeriksaan, evaluasi kinerja, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tim khusus itu juga bisa dimanfaatkan untuk menelusuri pola pengadaan dan pelaksanaan proyek, termasuk pola pemenang tender yang berulang, keterkaitan antarperusahaan, penggunaan subkontraktor, perubahan nilai kontrak, hingga kesesuaian kualitas hasil pekerjaan.
Trubus menyebut mafia infrastruktur umumnya tidak bergerak sendiri, melainkan mempertahankan pengaruh lewat jaringan yang melibatkan pejabat, kontraktor, konsultan, broker proyek, sampai kekuatan politik tertentu.
“Mereka kan berlindung di balik ini toh. Jadi mafia-mafia itu juga ada aslinya mafia politik juga, infrastruktur itu. Jadi barangkali orang yang sama atau mereka punya link dengan ini, kan hubungan parpol tertentu juga gitu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, jaringan tersebut kerap sudah masuk sejak tahap perencanaan proyek, yang indikasinya bisa terlihat dari kualitas bangunan yang cepat rusak walau belum lama dipakai.
Meski begitu, keberadaan mafia infrastruktur tetap harus dibuktikan lewat pemeriksaan dokumen pengadaan, aliran dana, hubungan antarperusahaan, serta keterlibatan pejabat yang punya kewenangan atas proyek bersangkutan.
Trubus meyakini pembersihan di tubuh Kementerian PU bisa terlaksana selama ada kemauan politik yang kuat untuk menuntaskannya.
“Ini kan tergantung political will. Kalau mau diselesaikan artinya ya dibersih-bersih, bisa dilakukan pembersihan. Tinggal bagaimana Pak Dody mau menyelesaikan ini gitu,” kata dia.
Dukungan Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, sangat penting agar upaya pembersihan tidak surut ketika berhadapan dengan tekanan kelompok berkepentingan. Sebagai pembantu presiden, Dody diyakini sudah melaporkan persoalan internal kementeriannya kepada Prabowo.
“Ya mestinya Presiden mensupport itu kan gitu. Kan menteri itu kan pembantu Presiden. Ya berarti dia mestinya sudah sudah dapat dukungan. Cuman persoalan apakah harus terbuka ya tentu enggak lah, karena kan Presiden cukup mempercayakan kepada menterinya gitu,” pungkas Trubus.
