MEDAN — Satma Satgas Inti Prabowo menyoroti buruknya layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan dan program Universal Health Coverage (UHC) di Sumatera Utara. Organisasi ini menerima banyak laporan warga yang mengaku harus menunggu seharian hanya untuk mendapatkan ruang rawat inap, padahal kondisi medisnya sudah dinyatakan darurat oleh dokter.
Ketua Satma Satgas Inti Prabowo, Padly Husein, menegaskan persoalan ini bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan cacat sistemik yang merugikan masyarakat kecil. Ia mendesak rumah sakit mitra BPJS, baik milik pemerintah maupun swasta, untuk berbenah.
“Kami melihat persoalan ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi menyangkut sistem pelayanan yang harus dibenahi secara serius. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan akibat lemahnya pelayanan kesehatan,” tegas Padly Husein, Rabu (5/8/2026).
Alur Administrasi Berbelit dan Dugaan Diskriminasi Pasien
Selain kekurangan tempat tidur, keluhan yang masuk ke Satma Satgas Inti Prabowo juga menyoroti alur pelayanan yang tidak efisien. Pasien kerap diminta melakukan pemeriksaan administrasi berulang, sementara respons medis dinilai lambat.
Kondisi ini memunculkan anggapan di tengah masyarakat bahwa pelayanan terhadap pasien BPJS dan UHC tidak setara dengan pasien umum. Padahal, jaminan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang tidak boleh dibedakan.
Dugaan Keterlambatan Penanganan Berujung Fatal
Padly Husein mengungkapkan, ada sejumlah kasus yang dilaporkan masyarakat di mana keterlambatan penanganan medis diduga menyebabkan kondisi pasien memburuk. Bahkan, tidak sedikit yang berujung pada kematian.
“Negara harus hadir secara nyata. Pelayanan kesehatan bukan sekadar program, tetapi merupakan wujud tanggung jawab negara terhadap seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi,” tutup Pembina Satma Satgas Inti Prabowo, Bunda Kumala.
Empat Tuntutan Perbaikan ke Pemerintah Daerah
Menanggapi temuan di lapangan, Satma Satgas Inti Prabowo mengajukan sejumlah rekomendasi perbaikan kepada pemerintah dan instansi terkait di Sumatera Utara:
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan BPJS dan UHC di seluruh rumah sakit di Sumatera Utara.
- Meningkatkan pengawasan oleh Dinas Kesehatan dan instansi terkait terhadap mutu pelayanan rumah sakit.
- Mewujudkan transparansi sistem pelayanan, khususnya mengenai antrean pasien dan ketersediaan ruang rawat inap.
- Memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti lalai atau mengabaikan hak-hak pasien.
Bunda Kumala menambahkan, pihaknya akan terus mengawal persoalan ini. Ia juga mengajak mahasiswa sebagai garda terdepan untuk turut menyuarakan kepentingan rakyat dan mengawal upaya perbaikan sistem pelayanan kesehatan agar berjalan lebih adil dan transparan.
