MEDAN — Kegagalan kontingen Sumatera Utara di ajang Lomba Kompetisi Siswa Nasional (LKSN) SMK 2026 memantik reaksi keras dari pegiat pendidikan. Pasalnya, ini merupakan tahun kedua berturut-turut siswa-siswi binaan Dinas Pendidikan Sumut pulang dengan tangan hampa dari gelaran yang berlangsung di Jakarta tersebut.
Ketua Komunitas Media Pendidikan Sumatera Utara (KOMEDIKSU), Marlan Pasaribu, menilai kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut, Alexander Sinulingga, patut dipertanyakan. Ia bahkan secara terang-terangan meminta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk mengevaluasi dan mencopot Alexander dari jabatannya.
Desakan Pencopotan Kadisdik Sumut
"Kami kecewa atas kinerja Kepala Dinas Pendidikan karena berturut-turut dua tahun terakhir ini siswa-siswi Sumut kalah bersaing di tingkat nasional," ujar Marlan kepada awak media, Senin (3/8/2026).
Marlan menegaskan, tanpa prestasi yang signifikan, Alexander dinilai gagal menunjukkan kapasitasnya dalam membangun pendidikan bermutu di Sumatera Utara. "Akibat kegagalan meraih juara tersebut, kami meminta Gubernur mengevaluasi dan mencopot Alexander Sinulingga karena tak mampu menunjukkan pendidikan bermutu tak mampu mengimbangi provinsi di Pulau Jawa," tegasnya.
Ia menambahkan, sejak tahun 2025 hingga 2026, kontingen LKSN Sumut sama sekali belum mampu menorehkan prestasi atau membawa pulang medali.
Posisi Sumut di Bawah Kalimantan Selatan
Pada ajang LKSN SMK 2026 yang diikuti 21 siswa-siswi terbaik binaan Dinas Pendidikan Sumut beserta 18 pendamping, kontingen Sumut harus mengakui keunggulan provinsi lain. Mereka bersaing dalam 36 bidang lomba secara daring dan luring di Jakarta.
Berdasarkan hasil akhir, posisi lima besar ditempati oleh Jawa Timur di urutan pertama, disusul DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan di posisi kelima. Sumatera Utara sendiri tidak masuk dalam jajaran papan atas tersebut.
Pembiayaan Mandiri Sekolah, Tanpa Bantuan Disdik
Ironisnya, kegagalan ini terjadi di tengah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak sekolah. Marlan menyoroti bahwa setiap sekolah mengeluarkan anggaran hingga Rp 35 juta untuk biaya tiket pesawat pulang-pergi, akomodasi, dan penginapan peserta serta pendamping.
"Ironisnya, anggaran yang dikeluarkan sekolah sebesar Rp 35 juta tiap sekolah untuk biaya tiket pesawat pulang-pergi, akomodasi dan penginapan peserta dan pendamping tanpa adanya bantuan dari Dinas Pendidikan Sumut," ungkap Marlan.
Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan. "Kontingen LKS SMK Sumut Tingkat Nasional di Jakarta belum bisa menorehkan prestasi membawa mendali. Hal ini sangat memprihatinkan bagi Disdik Sumut yang perlu berbenah diri untuk lebih intensif memperhatikan sekolah yang harus didukung (support) dari berbagai lini," tambahnya.
Rekomendasi Perbaikan untuk Disdik Sumut
Marlan yang juga aktivis Sumut ini memberikan sejumlah rekomendasi prioritas bagi Dinas Pendidikan Sumut untuk memperbaiki performa di ajang mendatang.
- Seleksi lomba LKS Tingkat Provinsi Sumut jangan dilaksanakan terlalu dekat dengan jadwal LKSN.
- Disdik Sumut harus melakukan upaya drill, pemantapan, atau magang bagi siswa terpilih ke tempat yang tepat.
- Menyiapkan DIPA anggaran khusus untuk pembinaan dan pendalaman materi lomba.
- Membentuk tim khusus pembinaan siswa LKS dengan program dan anggaran yang permanen.
- Memberikan dukungan keleluasaan bagi sekolah untuk mengelola anggaran LKS.
- Pihak Disdik harus terjun langsung ke lokasi lomba untuk memberikan dukungan moril.
- Memperhatikan seragam kostum kontingen sebagai ikon Sumut serta memberikan asupan makanan dan vitamin yang lebih agar peserta kuat secara fisik dan mental.
