PANGURURAN — Dukungan terhadap gelaran event besar di Samosir datang dari warga, namun kali ini disertai catatan tegas. Boris Situmorang, SH, warga Pangururan, meminta pemerintah daerah memastikan setiap kegiatan yang digelar di ruang publik, khususnya kawasan Waterfront City (WFC) Pangururan, memiliki mekanisme pemanfaatan yang jelas dan tidak membebani anggaran daerah.
Menurut Boris, masyarakat pada prinsipnya tidak menolak kegiatan yang mampu menggerakkan ekonomi dan mendatangkan wisatawan. Namun, ia menegaskan APBD Kabupaten Samosir harus tetap difokuskan untuk kebutuhan dasar warga.
“Selama tidak membebani APBD, kami sangat mendukung. Gas terus kegiatan-kegiatan seperti ini. Kami warga sangat mendukung program pemerintah,” ujar Boris kepada wartawan di Pangururan, Sabtu (8/8/2026).
Boris menilai event yang bisa berjalan dengan pembiayaan non-APBD sebaiknya terus dikembangkan. Ia justru khawatir jika dana daerah habis tersedot untuk kegiatan seremonial yang manfaatnya tidak menyentuh langsung kepentingan warga.
“Biarlah APBD Samosir digunakan untuk kebutuhan dasar masyarakat Samosir. Sementara event-event yang bisa berjalan dengan pembiayaan non-APBD, tentu sangat baik jika terus dikembangkan,” katanya.
Boris juga menyoroti nasib pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang kerap dijadikan pelengkap dalam sebuah event. Ia meminta pemerintah memastikan fasilitas seperti gerai dan tenda yang disiapkan untuk UKM binaan benar-benar diberikan kepada pelaku usaha, bukan diambil alih oleh pihak ketiga yang membawa kegiatan.
“UKM harus hidup. Gerai dan tempat usaha yang disiapkan pemerintah untuk UKM harus benar-benar diberikan kepada pelaku UKM. Jangan karena ada pihak ketiga yang membawa kegiatan, seluruh gerai atau tenda tempat UKM binaan kemudian didominasi pihak ketiga,” tegasnya.
Ia tidak mempersoalkan keterlibatan pihak ketiga, tetapi menuntut aturan kerja sama yang transparan dan menguntungkan daerah.
Kawasan Waterfront City Pangururan yang menjadi ikon Kabupaten Samosir disorot terkait pemanfaatannya untuk berbagai event. Boris menegaskan pihak ketiga boleh menggunakan lokasi tersebut, tetapi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ekonomi masyarakat harus dihitung sejak awal.
“Pihak ketiga boleh melakukan kegiatan di WFC Pangururan. Tetapi harus jelas apa pendapatan atau kontribusinya untuk Kabupaten Samosir. Jangan hanya memakai tempat, sementara pemerintah dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang seimbang,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa event besar otomatis menambah beban pelayanan publik. Volume sampah dan kebutuhan pengelolaan kebersihan di kawasan WFC berpotensi meningkat seiring bertambahnya pengunjung.
“Dari kegiatan ini Dinas Lingkungan Hidup sudah pasti mendapat tambahan pekerjaan. Kebersihan, sampah dan pengawasan lingkungan harus ditangani. Karena itu, kontribusi dari kegiatan tersebut juga harus jelas,” kata Boris.
Boris menegaskan dukungan masyarakat terhadap program pemerintah tidak menghilangkan hak warga untuk mengawasi. Transparansi justru diperlukan agar setiap kegiatan yang menggunakan fasilitas publik dapat dipertanggungjawabkan.
“Dukung pemerintah bukan berarti kami tidak boleh bertanya. Justru karena kami mendukung, kami ingin semuanya jelas. Kalau tempat milik pemerintah digunakan untuk kegiatan pihak ketiga, masyarakat berhak mengetahui mekanismenya dan pemerintah berhak memastikan ada manfaat bagi daerah,” katanya.
Ia berharap penyelenggaraan event di Kabupaten Samosir ke depan dapat menjadi contoh bagaimana kegiatan publik dikelola dengan transparan, mulai dari pengaturan lokasi, kebersihan, parkir, hingga dampak lingkungan yang harus diantisipasi sejak awal.