GUNUNGSITOLI — Rombongan Gubernur Sumatera Utara langsung tancap gas meninjau RSUD dr. M. Thomsen Nias usai prosesi penyambutan di Bandara Binaka. Dalam kunjungan itu, Gubernur Bobby Nasution yang akrab disapa Molen itu mengecek langsung kondisi pelayanan serta sarana dan prasarana rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. Pihak manajemen rumah sakit turut memaparkan rencana pengembangan RSUD dr. M. Thomsen sebagai rumah sakit rujukan regional di Kepulauan Nias.
Peninjauan ke RSUD dr. M. Thomsen menjadi agenda pertama yang cukup krusial. Pasalnya, rumah sakit ini diharapkan mampu menjadi pusat layanan kesehatan utama yang tidak hanya melayani warga Kota Gunungsitoli, tetapi juga kabupaten-kabupaten lain di sekitarnya.
Pemaparan yang disampaikan kepada Gubernur menyoroti kebutuhan pengembangan infrastruktur dan alat kesehatan. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi angka rujukan pasien ke luar Pulau Nias, yang selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat.
Setelah peninjauan rumah sakit, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan rapat internal yang digelar di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara di Desa Hilina'a, Kota Gunungsitoli. Rapat ini dihadiri langsung oleh Gubernur Bobby Nasution bersama Wali Kota Gunungsitoli dan para bupati se-Kepulauan Nias.
Pertemuan tertutup tersebut menjadi ajang untuk membahas agenda dan prioritas pembangunan di Kepulauan Nias. Sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah kota dan kabupaten menjadi kata kunci dalam pembahasan tersebut.
Diharapkan, koordinasi yang lebih intensif ini mampu mendorong percepatan pembangunan dan menghadirkan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat di gugusan pulau terluar barat Sumatera itu.
Langkah Gubernur Sumut untuk kembali berkantor di Kepulauan Nias bukan tanpa alasan. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk memastikan program pembangunan berjalan merata hingga ke daerah kepulauan, yang kerap menghadapi tantangan geografis.
Dengan hadir langsung di lapangan, Gubernur dapat memantau secara langsung kondisi riil dan menyerap aspirasi dari para kepala daerah. Hal ini dianggap lebih efektif dibandingkan hanya berkomunikasi dari jarak jauh atau menunggu laporan tertulis di Medan.
Kedepannya, publik Kepulauan Nias akan mengawal apakah agenda berkantor ini akan melahirkan kebijakan konkret, khususnya untuk pembenahan sektor kesehatan dan infrastruktur dasar di wilayah tersebut.