TAPANULI SELATAN — Ribuan warga terdampak, akses jalan terputus, jembatan hanyut, hingga alur sejumlah sungai berubah akibat derasnya arus banjir bandang di penghujung 2025. Kerusakan tidak hanya melanda permukiman, tetapi juga melumpuhkan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat.
Setelah masa tanggap darurat dinyatakan berakhir, Bupati Gus Irawan Pasaribu mengarahkan fokus pemerintah pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pendataan kerusakan dilakukan secara menyeluruh, meliputi rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, jembatan, jaringan irigasi, hingga lahan pertanian. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebutuhan rehabilitasi dan pengajuan bantuan ke pemerintah pusat.
Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah berubahnya morfologi sungai akibat banjir besar. Endapan material dan perpindahan alur sungai meningkatkan risiko banjir berulang ketika curah hujan tinggi. Karena itu, normalisasi sungai menjadi prioritas utama.
BNPB menetapkan normalisasi Sungai Batang Toru sebagai salah satu program strategis pemulihan. Sejumlah alat berat diterjunkan untuk mengeruk sedimentasi, membuka kembali alur sungai, serta membangun tanggul darurat guna mengurangi ancaman luapan air ke permukiman warga.
Di tingkat daerah, Gus Irawan juga mendorong normalisasi Sungai Garoga secara menyeluruh. Menurutnya, penanganan tidak boleh bersifat parsial karena perubahan alur sungai dapat memicu bencana baru apabila tidak ditata secara komprehensif. Selain itu, pemerintah mengusulkan pembangunan jembatan permanen menggantikan jembatan Bailey yang selama ini menjadi akses sementara masyarakat.
Mitigasi juga diarahkan pada sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Tapanuli Selatan. Rusaknya bendung dan jaringan irigasi menyebabkan ratusan hektare sawah kehilangan pasokan air. Pemerintah kemudian mempercepat rehabilitasi irigasi, pembangunan bronjong pengaman sungai, normalisasi Sungai Aek Batak Kola, serta perbaikan bendung agar produktivitas pertanian kembali pulih.
Langkah tersebut diperkuat melalui dukungan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2026 dan sinergi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Program yang dijalankan meliputi rehabilitasi infrastruktur sumber daya air, normalisasi sungai, pembangunan pengaman tebing, hingga pemulihan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana.
Tidak berhenti pada pembangunan fisik, pemerintah juga berupaya memulihkan ekonomi masyarakat. Berbagai program pendampingan pertanian, kemudahan akses pembiayaan, serta percepatan perbaikan sarana produksi dilakukan agar masyarakat dapat kembali mengelola lahan yang sebelumnya terdampak banjir dan longsor.
Meski demikian, sejumlah pekerjaan rumah masih menanti penyelesaian. Beberapa kawasan rawan longsor memerlukan penanganan permanen, sementara normalisasi sungai di sejumlah titik membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Di sisi lain, pembangunan sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan, penataan ruang berbasis risiko, serta konservasi daerah hulu menjadi faktor penting agar upaya mitigasi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi benar-benar mampu menurunkan risiko bencana pada masa mendatang.
Pengalaman menghadapi bencana besar tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk membangun paradigma baru penanggulangan bencana. Penanganan tidak lagi hanya berorientasi pada respons ketika bencana terjadi, melainkan diarahkan pada penguatan ketahanan daerah melalui rehabilitasi, rekonstruksi, dan mitigasi yang terintegrasi.
Keberhasilan langkah tersebut tentu akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan program, dukungan anggaran, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Dengan kolaborasi tersebut, Tapanuli Selatan diharapkan mampu bangkit sekaligus menjadi daerah yang lebih tangguh menghadapi ancaman bencana di masa depan.