JAKARTA — Program ketahanan pangan yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan konkret dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) lewat percepatan pembangunan jaringan irigasi, pengendali banjir, dan jalan di Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan infrastruktur pangan tidak cukup hanya selesai secara fisik, tapi harus benar-benar mampu menaikkan produktivitas dan menekan ongkos produksi petani.
"Tidak boleh ada tambahan cost lagi bagi petani. Cost para petani harus serendah-rendahnya. Keuntungan para petani harus setinggi-tingginya. Sehingga kehidupan petani makin hari makin layak, makin bagus," kata Dody dalam keterangannya.
Data Direktorat Jenderal Sumber Daya Air per Juli 2026 menunjukkan saluran irigasi primer di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Merauke sudah terbangun 44 kilometer dari target 135,4 kilometer (32,5 persen). Saluran sekunder tercatat 16,31 kilometer dari rencana 61,6 kilometer (26,5 persen), sementara jaringan irigasi di lahan percontohan 1.200 hektare sudah mencapai 88 persen atau 20,45 kilometer dari kebutuhan 24,2 kilometer.
Kementerian PU turut membangun infrastruktur pengendalian banjir mengingat kawasan Wanam memiliki karakter lahan rawa yang rawan tergenang saat musim hujan. Progres pengendalian banjir Paket I sudah 39,02 persen dan Paket II 36,65 persen.
Dari sisi konektivitas, Direktorat Jenderal Bina Marga tengah membangun Jalan KSPP Wanam–Muting agar distribusi pupuk, benih, alat pertanian, dan hasil panen lebih lancar dan biaya logistik petani bisa ditekan. Segmen I jalan tersebut sudah mencatat kemajuan 3,59 persen, melampaui target 1,30 persen, dengan 58 kilometer jalan sudah dapat dilalui. Segmen II sudah mencapai 10,06 persen dari target 80 kilometer, dengan 50 kilometer trase terbuka.
Proyek ini merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Wanam diproyeksikan menjadi salah satu sentra pangan baru di Indonesia timur, meski kesiapan irigasi, drainase, jalan, benih, pupuk, tenaga kerja, serta perhatian terhadap lingkungan dan hak masyarakat adat tetap harus dipastikan berjalan bersamaan agar tidak mengulang persoalan tata air dan konflik lahan yang pernah muncul di Merauke.
Secara nasional, Menteri PU juga menekankan agar pembangunan bendungan selalu diiringi penyelesaian jaringan irigasi sampai ke sawah petani. Pemerintah menargetkan 15 bendungan rampung sebelum 2029, yang berpotensi menambah luas tanam dari 277.775 hektare menjadi 483.163 hektare dan mendongkrak produksi pertanian nasional hingga 2,34 juta ton per tahun.
Sebagai gambaran, produksi padi nasional 2025 menurut BPS mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling, tumbuh 13,29 persen dari tahun sebelumnya.