MEDAN — Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sumut Titiek Sugiharti menyatakan perluasan peran Posyandu menyentuh seluruh wilayah kabupaten/kota di Sumut. Perubahan itu menggeser fungsi Posyandu yang selama ini identik dengan penimbangan balita dan imunisasi.
"Melalui langkah ini, peran Posyandu di seluruh wilayah kabupaten/kota di Sumut diperluas. Sehingga tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan seperti menimbang balita atau imunisasi, melainkan terintegrasi sebagai ujung tombak pemenuhan pelayanan dasar masyarakat," ucap Titiek dalam rapat kerja tersebut.
Dasar hukum transformasi ini adalah Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Regulasi tersebut menetapkan enam bidang pelayanan dasar yang menjadi cakupan Posyandu.
Dengan cakupan itu, Posyandu tidak lagi berhenti pada pencatatan tumbuh kembang anak. Kader Posyandu diminta menjembatani kebutuhan warga di enam sektor tersebut dengan layanan pemerintah yang tersedia.
Pengurus Tim Pembina Posyandu Kemendagri Yudhi Timor Bini Prakoso menyebut transformasi dilakukan karena kebutuhan masyarakat bergerak lebih cepat dari layanan yang tersedia. Posyandu diposisikan sebagai wadah warga mengidentifikasi kebutuhan sekaligus memastikan layanan pemerintah benar-benar sampai ke tingkat bawah.
"Posyandu menjadi mitra strategis bagi pemerintah desa dan kelurahan," sebut Yudhi.
Data nasional mencatat 238.666 Posyandu dengan 1.250.685 kader. Untuk Sumut, tercatat 10.472 Posyandu yang digerakkan 49.152 kader.
Yudhi merujuk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 Badan Pusat Statistik yang menunjukkan penduduk Indonesia didominasi kelompok usia 0–4 tahun sebanyak 22.741.968 jiwa. Kelompok itu mayoritas berasal dari Generasi Alpha, sementara bayi yang lahir pada 2025 menjadi angkatan pertama Generasi Beta.
"Posyandu harus berubah. Maka posyandu harus bertransformasi," ucapnya.
Komposisi penduduk itu membuat beban layanan dasar di tingkat kampung dan kelurahan ikut bergeser. Posyandu dituntut menangani lebih dari sekadar kesehatan anak, termasuk kebutuhan pendidikan dan sosial keluarga.
Transformasi Posyandu disebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, daerah, dan desa. Keberadaan Posyandu diharapkan mendorong pemerataan pendapatan warga, memperluas kesempatan kerja dan lapangan usaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik.
Arahannya juga menyentuh pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan. Rapat kerja di Medan dihadiri seluruh Ketua Tim Pembina Posyandu kabupaten/kota se-Sumut, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumut Muhammad Suib, serta sejumlah undangan lain.