SUMATERA UTARA — Pemerintah menaikkan kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi APBN 2026 menjadi Rp500 triliun, dari pagu awal Rp318 triliun, akibat lonjakan harga minyak mentah dunia. Hingga 30 Oktober 2026, pembayaran kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) selaku pelaksana subsidi sudah mencapai Rp333,9 triliun.
Pembengkakan anggaran dipicu dua faktor sekaligus: harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang melambung dan pelemahan nilai tukar rupiah. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut rata-rata ICP hingga akhir Oktober 2026 menyentuh US$93 per barel, jauh di atas asumsi APBN 2026 sebesar US$75 per barel.
Tekanan dari sisi kurs tak kalah berat. Rupiah berada di kisaran Rp17.508 per dolar AS, lebih lemah dibanding asumsi APBN Rp16.500 per dolar AS. Kombinasi keduanya membuat beban pembayaran pemerintah kepada dua badan usaha pelaksana subsidi energi itu membengkak.
"Subsidi dan kompensasi APBN itu saat ini memang kita lihat harga ICP meningkat terus, dan ini tentu memberikan dampak kepada rata-rata harga ICP yang naik di dalam APBN kita," ujar Suahasil pada Selasa (3/11/2026).
Pemerintah semula menetapkan anggaran subsidi energi dan nonenergi sebesar Rp318 triliun dalam APBN 2026. Angka itu kemudian di