MEDAN — Rico Waas menyatakan pemerintah harus bersifat adaptif dan cepat merespons kebutuhan masyarakat. Ia menilai masukan dari berbagai elemen dibutuhkan agar program pemerintah tepat sasaran, bukan sekadar berjalan di atas kertas.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota Medan menegaskan komitmennya menghapus sekat antara pemerintah dan masyarakat melalui penguatan sinergi dengan kelompok keagamaan. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan visi "Medan untuk Semua dan Semua untuk Medan".
Rico meminta seluruh jajaran, mulai dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga lurah, melebur dengan warga. Instruksi itu disampaikan langsung di hadapan perwakilan Komisi Kerasulan Awam yang datang ke Balai Kota Medan.
Menurut Rico, jarak antara pemerintah dan masyarakat sering muncul karena pejabat enggan turun ke lapangan. Ia ingin pola kerja itu diubah agar keluhan warga bisa ditangkap lebih cepat.
Pemerintah Kota Medan, kata Rico, perlu bersikap adaptif terhadap kebutuhan warga yang terus berubah. Respons cepat dinilai lebih penting dibanding prosedur yang berlapis-lapis.
Ketua Komisi Kerasulan Awam, RP. Joseph Lesta S. Pandia, menyambut hangat keterbukaan Wali Kota Medan dalam audiensi tersebut. Pihaknya memaparkan visi dan misi organisasi yang mencakup advokasi, kaderisasi, serta pembinaan ormas Katolik dari berbagai kalangan usia.
Komisi Kerasulan Awam juga menyatakan kesiapan umat Katolik untuk membantu program jajaran pemerintah kota. Dukungan itu disampaikan sebagai bentuk partisipasi warga dalam pembangunan Medan.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi Kerasulan Awam turut mengungkapkan rencana penyelenggaraan perayaan Paskah khusus umat Katolik di Kota Medan. Rencana itu menjadi salah satu bahasan yang disampaikan kepada Wali Kota.
Pertemuan di Balai Kota Medan memperlihatkan pola komunikasi yang ingin dibangun Rico Waas: warga dan kelompok keagamaan bisa menyampaikan masukan langsung ke pemerintah tanpa perantara. Jalur audiensi dinilai efektif memangkas birokrasi.
Rico menekankan bahwa masukan dari berbagai elemen masyarakat sangat dibutuhkan. Tanpa serapan aspirasi yang baik, program pemerintah berisiko tidak menyentuh kebutuhan riil warga di tingkat kelurahan.
Komitmen menghapus sekat ini menjadi pesan utama Wali Kota Medan kepada jajarannya. Kepala OPD, camat, dan lurah diminta tidak lagi bekerja dari balik meja, tetapi berbaur dengan warga di lapangan.